hubungan ilmu politik dengan ilmu lain

NAMA/ NIM :    MAULIANA (511002232)

                                                                NURMA YUNITA (511002210)

                                                                NURHAYANI (511002227)

                                                                SUKINAH (511002215)

                                                                MERIYA BELINA SIMAMORA (510701633)

ILMU POLITIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN ILMU LAIN

A.    PENDAHULUAN

                        Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi.

                        Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat.

                        Politik sangat berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya karena ilmu politik mempelajari gejala-gejala sosial lainnya yang selalu berubah atau mepelajari manusia sebagai makhluk sosial yang bisa rasional tetapi juga irasional. Mempelajari ilmu politik tidak cukup hanya dengan mengetahui definisi dan ruang lingkupnya saja, namun harus di iringi dengan hubungannya dengan ilmu lainnya. Dengan adanya pemahaman kita tentang hubungan tersebut akan membuka wacana kita dalam memahami kontek dasar ilmu dan melaksanakannya sesuai dengan koridornya.

                        Beberapa asumsi yang perlu diketahui dalam ilmu politik adalah:

·         Setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber- sumber sehingga konflik timbul dalam proses penentuan distribusi;

·         Kelompok yang dominant (pemerintah) menentukan distribusi dan pengalokasian melalui keputusan politik;

·         Pemerintah mengalokasikan kepada beberapa kelompok dan individu, tetapi mengurangi atau tidak mengalokasikan kepada kelompok dan individu lain. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pemerintah tidak pernah menguntungkan semua pihak;

·         Ada tekanan terus menerus untuk mengalokasikan sumber-sumber yang langka;

·         Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan kelompok dan individu yang diuntungkan berupaya keras untuk mempertahankan struktur yang menguntungkan tersebut/kelompok konservatif;

·         Semakin mampu penguasa meyakinkan bahwa system politik yang ada memiliki legitimasi, maka semakin mantap kedudukan penguasa dan kelompok yang diuntungkan dalam perjuangan mereka menghadapi golongan yang menghendaki perubahan/radikal;

·         Banyak kebijakan ideal yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat ternyata hanya berupa pemecahan yang semu, sebab sulit dilaksanakan dalam kenyataan;

·         Dalam politik tidak ada yang serba gratis, maksudnya setiap aksi yang dilakukan selalu ada ongkos yang harus dibayar atau resiko yang mesti ditanggung.

B.     HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU-ILMU LAINNYA:

1.      Hubungan Ilmu Politik dengan ilmu Ekonomi

            Ilmu politik dan Ekonomi sejak dulu sampai sekarang selalu sangat erat hubungannya. Dalam setiap tindakan politik ada aspek ekonominya, demikian pula struktur perekonomian suatu masyarakat dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politik yang sudah ada. Pada zaman Yunani, ilmu politik mengatur kehidupan politik orang-orang Yunani, sedangkan ekonomi (oikonomos) mengatur kemakmuran material dari warga negara Yunani. Pada abad 17, Montchretien de Watteville memperkenalkan istilah “Ekonomi Politik” yang menggambarkan begitu eratnya ilmu politik dan Ekonomi. Pada akhir PD I di Inggris dikemukakan ide tentang Negara kesejahteraan (Welfare state) artinya Negara Mensejahterakan rakyatnya, bukan sekedar “Negara penjaga malam”.

                        Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Karena dimasa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, dimana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana, dimana, apa dan bagaimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.

                        Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya dibeberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya didalam pemerintahan. Bahkan juga disebabkan dari berbagai penyelesaian permasahan yang memang lazim timbul didalam Bernegara.

                        Diberbagai Negara pemerintahan pengaruh yang terbesar terletak pada pertumbuhan ekonominya. Bertambahnya lapangan ekonomi didalam pemerintahan terjadi tiada henti- hentinya. Pajak, UU bea, Hak milik Negara dan pertolongan Negara terhadap lahan pertanian, industri dan perdagangan semuanya bukanlah salah satu hal dimana pemerintah berkuasa atas penghasilannya. Kesejahteraan Negara yang baik dan sosialisme telah merombak keadaan fungsi Negara. Negara dewasa ini diartikan atau disangka langsung turut campur dalam bermacam lingkungan, dari aktifitas masyarakat menentukan perintah dalam hal kwalitas distribusi kekayaan dan juga materi barang milik masyarakat.

                        Tentu saja banyak permasalahan yang timbul dalam pemerintahan modern yang lahir dari dasar ekonomi, tuntutan terhadap lapangan kerja, modal hak milik tanah, ketidakrataan penurunan dan penaikan ekonomi, bahkan pesatnya kemajuan teknologi yang mempengaruh nasionalisasi. Perlu kita ketahui dalam Negara Komunis, Negara mengontrol secara keseluruhan kesatuan kehidupan ekonomi masyarakat.

                        Golongan dan grup ekonomi disetiap Negara terlaksana terus menerus dimana tertekan dalam administrasi untuk perlindungan dan kekayaan. Demikian pula, penggunaan kondisi ilmu ekonomi memiliki pengaruh besar dalam cita- cita perpolitikan dan institusi, Contohnya: adanya revolusi yang menimbulkan cita- cita kemerdekaan perseorangan, demokrasi, sosialisme dan komunis.

2.         Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Hukum

         Setiap masyarakat baik modern maupun primitive harus berdasarkan kepada ketertiban. Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Pada saat ini, kekuasaan itu adalah Negara. Dalam hal ini sudah nampak hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, yaitu dalam peranan Negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki hukum tetapi tidak menitik beratkan pada segi-segi teknis dari hukum, melainkan terutama menitik beratkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan- kekuatan social, sebagai hasil dari factor- faktor kekuasaan. Hukum juga merupakan salah satu diantara sekian banyak “alat politik” yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan Negara. Tidak semua bagian hukum positif mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu poltik, misalnya: hukum public dan hukum Negara adalah yang paling erat hubungannya, sedang hukum perdata atau hukum dagang relative kecil hubungannya.

         Terutama negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata-negara (dan ilmu negara).

3.      Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi

         Menurut Giddings, sarjana-sarjana ilmu politik harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar sosiologi, karena sosiologi sebagai ilmu masyarakat dengan hasil-hasil penyelidikannya, menyebabkan ilmu politik tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang telah dihasilkan oleh sosiologi tersebut. Sosiologi meliputi berbagai cabang pengetahuan antara lain sosiologi tentang kejahatan, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi politik dan sebagainya.

         Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari seluruh seluk beluk yang berhubungan dengan sosial. Banyak aspek yang dipelajari dalam ilmu sosiologi dimana berkait dengan kehidupan sosial, hubungan antar sesama, kekeluargaan, kasta, rumpun, bangsa, agama dan asosiasi kebudayaan, ekonomi dan organisasi politik, dari keseluruhan yang tersebut adalah pernyataan naluri dari khalayak sosial. Dapat diambil pernyataan bahwa masyarakat adalah lebih dahulu dari pada negara.

         Dahulu kala negara hidup dikalangan masyarakat dengan sendirinya, dimana negara tersebut berlanjut hingga ratusan ribu tahun dimanapun dan bervariasi pula dalam pertumbuhan dan pengembangannya. Bahkan sampai sekarang ini dimana berbagai bangsa telah menggapai kehidupan bermasyarakat akan tetapi tidak diperkuat oleh lembaga politik. Sosiologi adalah ilmu yang terkait kuat secara keseluruhan akan proses perkembangan kehidupan manusia, dimana jangkauan dan penjamahan ilmu sosilogi lebi luas layak pesatnya pertumbuhan manusia.

         Disisi lain jangkauan ilmu politik bersifat terbatas. Ilmu politik bersifat menyusun atau mengatur disiplin atau aturan, dan mengenai secara praktis dengan keistimewaan dari aspek kehidupan sosial atau phenomena politik. Sosiologi juga mempelajari sesuatu yang tidak merupakan phenomena ilmu politik, sedangkan hak yang tidak merupakan phenomena perpolitikan bersifat diluar atau terlalu sulit dijangkau dengan ilmu politik.

       Terutama sosiologi politik, sangat erat hubungannya dengan ilmu politik, sebab sosiologi politik bagian dari sosiologi yang menganalisis proses-proses yang menitik beratkan pada dinamika tingkah laku politik. Sebagaimana tingkah laku itu dipengaruhi oleh berbagai proses sosial, seperti kerjasama, persaingan, konflik dsb. Hal- hal tersebut juga dianalisis oleh ilmu politik.

       Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi-lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.

4.      Hubungan Ilmu Politik dengan Filsafat

       Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (universe) dan kehidupan manusia.

       Gramsci mengatakan bahwa ‘filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia’. (Gramsci, Selections from Prison Notebooks, 1933). Oleh karenanya, politik Gramsci mengarahkan dia pada filsafat, dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis. Dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik, dan politik sebagai arena untuk menerapkan pengetahuan filosofis.

       Ilmu politik terutama sekali erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai (value) dari negara. Negara dan manusia didalamnya dianggap sebagai sebagian dari alam semesta.[1]

       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara ilmu politik dan ilmu pengetahuan sosial lainnya sangat erat dan saling memengaruhi. Pendekatan ilmu sosial sangat berguna bagi analisa-analisa politik, sepanjang ilmu sosial mampu menempatkan masalah-masalah politik dalam konteks sosial yang lebih umum. Ilmu politik menjadi lebih berkembang dengan adanya ilmu sosial lainnya.

5.            Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi Sosial

Psikologi berasal dari bahasa Yunani “psycos” yang berarti jiwa dan “logos” yang berarti ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum- hukum dan dalil- dalil psikologi dalam menjelaskan gejala- gejala politik dan penyelidikan tentang motif- motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Sarjana psikologi mengembangkan pendapat- pendapat mereka tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu atau “psyche” seseorang. Pengetahuan “psyche” seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikap orang itu. Dalam penyelidikan pendapat umum, propaganda, parpol, masalah kepemimpinan dan revolusi amat banyak dipergunakan hukum- hukum dan dalil- dalil psikologi itu.

                        Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi- fungsi dan phenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tindak- tanduk dan aktifitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Maka sampai saat itu pula, ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan Psikologi.

                        Jika tindak- tinduk politik bisa diketahui dengan sepantasnya, maka akarnya terdapat dalam psikologi dalam pelaksanaan untuk menemukan hasil yang jelas. Para pakar politik sampai saat itu juga mencoba untuk mempelajari tindak- tanduk politik dalam istilah ilmu psikologi. Para tokoh terkemuka yang melaksanakan hal diatas adalah: Bagehot, Graham Wallas, MacDougall, Durkheim, Leo Bon, Harold Lassevell, dan George Catlin.

                        Menurut pengamatan Barker: penggunaan psikologis menunjukkan teka- teki dari aktifitas manusia dimana telah menjadi kebiasaan sekarang. Jika gagasan nenek moyang kita bersifat ilmu hayat atau biologis, maka kita berpikir secara ilmu jiwa.

                        Para sarjana yang berpikir secara ilmu jiwa menyatakan bahwa negara dan lembaga politik lainnya merupakan produksi dari pada pemikiran manusia. Jadi lembaga politik dan system diberbagai negara akan sukses dengan iringan keselarasan mental masyarakat didalam negara. ‘’Pemerintahan yang stabil akan menjadi sangat terkenal.’’

                        Menurut Garner: musti tergambar dan ditekan dari ideal mental serta moral sentiment dari mereka, dimana merupakan tombak dalam kekuasaan, singkatnya, semua itu musti terdapat dalam keselarasan dengan mental konstitusi dari bangsa.

                        Psikologi mengajarkan kita tentang sifat dasar manusia dan ini tidaklah sama disegala penjuru dunia, setiap komunitas memiliki mental dandanan sendiri. Setiap komunitas memiliki kegeniusan dan keistimewaan pandangan terhadap kehidupan. Beberapa komunitas mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membangun politik yang baik, dimana sebagian masyarakat sebaliknya.  Alasan inilah yang menjawab kenapa tipe keistimewaan dari lembaga politik bisa berjalan sukses dibeberapa negara dan gagal pula terjadi disebagian negara.

6.         Hubungan Ilmu Politik dengan Antropologi Budaya.

            Antropologi budaya menyelidiki aspek-aspek cultural dari setiap hidup bersama dimasa lampau dan masa kini. Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik. Terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan dimasa lampau yang meliputi semua aspek cultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politiknya, dapat dijelaskan kepada sarjana-sarjana ilmu politik menjadi timbul suatu pertumbuhan dan perkembangan ide-ide dan lembaga-lembaga politik itu salah satu konsep antropologi budaya yang merupakan penemuan yang penting adalah “konsep kebudayaan” (culture concept) sebagaimana dikembangkan oleh Ralph Tipton dan sarjana-sarjana antropologi lainnya. Konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan sesuatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu, antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide terdapat yang terdapat dalam masyarakat itu. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu.

            Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antrophology menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana.

            Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat(participant observer). Penelitian semacam ini memaksa sarjana ilmu politik untuk meniliti gejala-gejala kehidupan sosial “dari dalam” masyarakat yang menjadi objek penelitiannya.

7.         Hubungan Ilmu Politik dengan Sejarah

            Sejarah adalah deskriptif kronologis peristiwa dari zaman silam. Sejarah merupakan penghimpunan kejadian- kejadian konkret di masa lalu. Ilmu politik tak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Mengetahui sejarah politik suatu Negara belum memberikan gambaran yang tepat tentang keadaan politik negera itu di masa lampau dan masa yang akan datang. Sejarah hanya mencatat apa yang pernah terjadi, sedang ilmu politik disamping menyelidiki apa yang pernah terjadi, juga apa yang kini sedang berlangsung dan mengadakan ramalan hari depan suatu masyarakat, ditinjau dari segi politik.

            Politik membutuhkan sejarah dan hampir semua peristiwa historis adalah peristiwa politik. Ilmu politik memperkaya materinya dengan peristiwa sejarah, mengadakan perbandigan dari buku-buku sejarah. Sejarah merupakan gudang data bagi ilmu politik. Sejarah adalah riwayat hidup ummat manusia, Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peradaban manusia. Melalui pelajaran ini segala ide- ide, kesuksesan dan peradaban manusia dikupas. Disini pula kita mengetahui kejadian- kejadian dahulu, gerak- gerik dan penyebab dimana memiliki timbal- baliknya pula.

                        Disejarah juga terdapat pembahasan perkembangan ekonomi, sosial, agama, para cendekiawan, pergerakan artistik, perkembangannya dan juga membahas pertumbuhan dan kemunduran negara, organisasi dan sebab kegagalan mereka. Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan Ilmu politik: Professor Seely mengatakan: Sejarah tampa ilmu politik laksana pohon tampa buah, sedangkan ilmu politik tampa sejarah bagaikan pohon tampa akar, dapat disimpulkan keduanya sangat berhubungan dekat. Freeman mengemukakan histori atau sejarah adalah politik masa dahulu, sedangkan politik adalah sejarah dimasa kini.

                        Beberapa fakta sejarah seperti yang dikatakan oleh Appadorai bahwa terdapat bagian dasar dari ilmu politik, dimana fakta- fakta sejarah memberikan kita materi mentah dari ilmu politik. Maka bagaimanakah kita mengolah mentah tersebut sehingga bermanfaat bagi kita.

                        Point- point diatas menberikan kita informasi tentang asal- usul barang- barang berharga dari ilmu sejarah, kemajuan dan kemunduran negara disertai segala problema yang terjadi dalam prinsip bernegara. Studi banding dari institusi dan politik yang baik pada masa lalu membantu kita untuk memahami permasalahan dimasa kini. Tiap- tiap masyarakat sudah pasti menghadapi suatu permasalahan, baik secara langsung dimana berakar dimasa dahulu kala, contohnya: kita memiliki warisan dari nenek moyang kita seperti: kastaisme, perkauman, dan sifat kedaerahan. Mempelajari ilmu sejarah dengan sendirinya akan membawa wawasan kita bahkan menolong kita dalam menyelesaikan fakta dasar dari permasalahan yang ada.

                        Ilmu politik akan samar bila tidak disertai dengan sejarah, dimana sejarah juga akan terlihat pincang bila tidak diiringi dengan ilmu politik. Kedua ilmu tersebut memiliki suatu keterkaitan yang tidak mungkin dipisahkan. Lebih jelasnya setiap sejarah pasti diiringi dengan sang hero atau nama- nama pemikir terdahulu, dimana ilmu politik mengupas segala bidang perkembangan suatu negara, dimana hal ini dikategorikan sebagai sejarah.

                        Seperti diterangkan di atas, sejak dahulu kala ilmu politik erat hubuganya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut.[2]

8.         Hubungan Ilmu Politik dengan Geografi

            Segala penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan bermanfaat dan tidak akan sempurna jika penyelidikan itu tidak meliputi keadaan geografi. Dengan kata lain kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim dsb. Misalnya letak geografis menentukan apakan suatu Negara akan menjadi Negara “land power” atau “sea power” demikian juga letak suatu Negara akan mempengaruhi dalam diplomasi dan strategi perang.

           Dalam hal ini, terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik yang memberikan penafsiran geografis atas hubungan- hubungan internasional. Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang erat antara faktor-faktor geografis dan peristiwa-peristiwa politik. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi dapat memengaruhi politik, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh. Seorang Swedia bernama Rudolf Kiellen(1864-1933) menganggap, disamping faktor antropologi dan ekonomi, keadaan geografis memengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, karena itu harus diperhitungkan dalam menyusun politik dalam dan luar negeri.

            Bagi sarjana-sarjana Jerman seperti Haushofer, kekalahan Jerman dalam PD I terutama disebabkan oleh apa yang mereka sebut dengan “kekalahan geografis” peristiwa tersebut menunjukkan betapa eratnya hubungan ilmu politik dengan geografi.

9.         Hubungan Ilmu Politik dengan Etika

         Etika adalah ilmu ketertiban dimana pokok masalah moralitas dipelajari. Singkatnya ilmu tatasusila adalah ilmu moralitas. Didalam ilmu ini tertetapkan hukum- hukum moralitas dan menentukan kebiasaan tingkah laku. Ilmu tatasusila juga memaksimalkan setiap tingkah laku manusia baik secara benar atau berhaluan kiri.

         Hubungan antara ilmu politik dan Etika adalah nyata atau fact atau jelas. Tidak ada pembahasan dalam ilmu politik pokok persoalan apakah ini benar atau sebaliknya, maka tatasusilalah yang akan memberi jawaban setiap sasaran ataupun tujuan ilmu politik itu sendiri.

         Para philosophy politik di abad kuno dan abad pertengahan menyatakan tidak ada perbedaan diantara ilmu politik dan tatasusila, bagi mereka ketertiban keduanya saling berhubungan.

         Menurut Plato dan Aristotle negara lahir hanya untuk menghasilkan atau melangkah kepada arah yang lebih baik, sedangkan untuk meraih kebaikan tersebut dibutuhkan iringan nilai moral yang tinggi.

            Di lain pihak Mahatma Gandhi Bapak bangsanya India menekankan kedekatan hubungan ilmu politik dan etika, dia mengatakan: politik yang kehilangan agama adalah sebuah perangkap kematian, karena mereka telah membinasakan jiwa. Agama disini diartikan sebagai tatasusila atau moral yang tinggi. Maka jika para philosophy dahulu menyamakan politik dan etika namun sekarang ide tersebut telah berubah, buktinya banyak para pejabat kita yang tidak mempunyai moral seperti apa yang digambarkan oleh philosophy-philosophy terdahulu.

Jadi, etika adalah pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan buruk, tentang keharusan dan hal-hal yang wajib dibiarkan. Hubungan ilmu politik dan etika dilukiskan sebagai suatu hubungan yang membatasi ilmu politik, terutama praktek politik. Etika mengatakan apa yang harus dilakukan, tetapi disamping itu juga menetapkan batas-batas dari apa yang wajib dibiarkan. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Apabila menhilangkan moral dari politik, maka akan kita dapatkan politik yang berisfat “Machiavelistis” yaitu politk sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan. Hanya dengan jalan menjadikan kesusilaan sebagai dasar politik, dapat diharapkan akan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibiarkan.

C.           PENUTUP

            Ilmu politik bukanlah ilmu yang bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh disiplin ilmu lainnya. Secara praktis keilmuan politik bisa dipisahkan namun dalam kontek pelaksanaan ilmu politik harus mengadopsi ilmu – ilmu yang berhubungan langsung. Dengan adanya kombinasi ilmu pengetahuan tersebut maka politicus akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan sungguh – sungguh  dalam menjalankan amanah rakyatnya, karena secara estimologi ilmu politik lebih mengarah kepada mayoritas bukan minoritas apalagi individu.

Referensi:

Miriam Budiardjo, Dasar- dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

F. Isjwara, SH., LL. M, Pengantar Ilmu Politik,(Binacipta, cet ke-5Juli 1974).

Varma, S. P, Teori Politik Modern, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene ( 2006 ) Pengantar Ilmu politik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Drs. Inu Kencana Syafi’ie, Ilmu Politik, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000.

http://a2i3s-c0ol.blogspot.com/2008/09/sifat-arti-dan-hubungan-ilmu-politik.html

http://sospol.pendidikanriau.com/2009/10/kaitan-ilmu-politik-dengan-pengetahuan.html

---

[1]  Miriam Budiardjo, Dasar- dasar Ilmu Politik,(Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 27.

[2] Miriam Budiardjo, Dasar- dasar Ilmu Politik,(Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 25.