Indeks Kebebasan Pers sebagai tolak ukur

Banda Aceh – Seminar Potret Kebebasan Pers di Aceh diadakan oleh Dewan Pers dalam rangka evaluasi mengetahui sejauh mana kebebasan pers sudah dirasakan di Aceh.  Seminar tersebut berlangsung di Hotel Hermes Palace, Rabu (11/11/2015).

“ Indeks Kemerdekaan Pers dibutuhkan sebagai alat ukur, data yang menjadi data tunggal dan fenomena yang diukur melalui perbandingan serta perbaikan dalam pers.” Ujar Imam Wahyudi pada pembukaan Seminar.

            Lebih lanjut, Imam menjelaskan IKP (Indeks Kemerdekaan Pers) dibutuhkan sebagai gapaia kebebasan pers, usaha negara menjalankan HAM dan gambaran perwilayah bagaimana kebebasan pers tersebut diterapkan. Tujuan dari IKP sendiri adalah untuk merekam kondisi kebebasan Pers, peran aktor dalam pembuatan kebijakan, alat moniroting serta tempat intropeksi. IKP dibutuhkan untuk melihat sejauh mana kebebasan pers sudah berjalan.

            Pemateri kedua Yarmen Dinamika (Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia) memaparkan Masalah dan Tantangan Kemerdekaan Pers di Aceh).

“Ada banyak pasang surut kebebasan pers yang terjadi di Aceh dari tahun 1990 sampai saat ini. Kekerasan pers terjadi pada beberapa kasus namun yang pernah disidang  hanya kejadian 20 januari 2011 yaitu kasus seorang perwira TNI di Seumeulu yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan.” Papar Yarmen dalam materinya.

Prof Dr Samsul Rizal MEng (Rektor Unsyiah) menyatakan bahwa “kebebasan pers menjamin negara lebih maju” ketika menyampaikan materi tentang Kondisi Kemerdekaan Pers di Aceh.

Anton Pradjasto (Ketua Pokja Hukum Dewan Pers) memaparkan kerangka konseptual Indeks Kemerdekaan Pers yang melalui beberapa tahap mulai dari mengurai konsep, menurunkan menjadi elemen pokok lalu melihat bagaimana elemen tersebut dibuat menjadi sebuah indeks. (Nita Juniarti)