Cisarua (22/4) pembukaan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara dan wartawan se-indonesia, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi jalan Puncak, KM.83, Cisarua Bogor telah di mulai. Peserta yang datang dari Aceh, Medan, Natuna, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua mengikuti tehnical meeting bersama kepala sekolah dan staff pusat pendidikan dan konstational. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama yang akan tetap berlangsung selama 5 tahun mendatang menurut MOU antara Mahkamah Konstitusi (MK) RI dengan Dewan Pers. Saat pembukaan, ketua panitia M. Guntur Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa peserta tahun ini harusnya 160 orang. Ia juga mengatakan bahwa Profesi wartawan sudah ada sejak manusia membutuhkan informasi. Adapun tujuan pelatihan ini dilaksanakan antara lain meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan terhadap pancasila dan konstitusi. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta isu ketatanegaraan.
Kegiatan ini akan berlangsung dari 22 april-25 April 2019 ini. Dalam kata sambutannya ketua dewan pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo dalam kata sambutannya mengatakan bahwa
Pemilu serentak di Indonesia 2019 yang membuat masyarakat punya hak memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD. Pemilu 2019 paling rumit di dunia baik dari sisi wilayah, demografi dan juga pelaksanaannya. Peran pers dan fungsi pers : menyebarkan informasi aktual, adil. Pers perlu melakukan cek dan ricek atas semua data. Pers fokus pada penyelesaian masalah.
Tidak hanya itu, pernyataan Dr. Anwar Usman, S. H., M. H yang menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dalam pidato pembukaannya menyatakan bahwa Pekerjaan wartawan itu berat karena harus menyampaikan kebenaran. Rekan wartawan menyampaikan sebuah kebenaran bukan hanya sebuah berita. (Nita Juniarti)
Komentar
Posting Komentar